“Status Perkawinan dan Perceraian Secara Islam Yang Tidak Didaftarkan”

  Oleh: Khairulnas, SH (Fakultas Hukum UMSB Bukittinggi) A.   PENDAHULUAN Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena perkawinan sebagai didefenisikan dalam Pasal 1 -nya adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) …

Kasasi Terhadap Putusan Bebas Murni

Oleh : Drs. M. Sofyan Lubis, SH. Bahwa memang semua putusan Pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana terhadap pihak-pihak yang tidak puas dapat dilakukan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa berupa Banding dan Kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (HERZIENING) sebagaimana diatur di dalam Bab XVII dan Bab XVIII UU No.8 tahun …

Hukuman Pelecehan Seksual

Beberapa waktu yang lalu, media Televisi menyiarkan dan memberitakan dengan gencar selama berhari-hari tentang amarah seorang artis terhadap lawan mainnyadalam suatu adegan shooting sebuah film layar lebar, dimana kedua orang berlainan jenis tersebut melakukan adegan memijat yang diperankan serta dilakukan oleh seorang aktor terhadap si artis lawan mainnya, tetapi tiba-tiba saja si artis marah terhadap …

Akuntabilitas Law Enforcement

Oleh : Drs. M. SOFYAN LUBIS, SH. Penegakan hukum yang akuntabel dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang menyangkut atau berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum tidak pula dapat dipisahkan dengan sistem …

Demokrasi, Pemilu Dan Penegakan Hukum

Oleh : Drs. M. SOFYAN LUBIS, SH. Demokrasi Modern menurut definisi aslinya adalah bentuk pemerintahan yang di dalamnya banyak keputusan pemerintah atau di belakang kebijakan yang menimbulkan keputusan itu lahir dari suara terbanyak yakni dari mayoritas di pemerintahan atau di belakang kebijakan yang menimbulkan keputusan itu lahir dari suara terbanyak, yakni dari mayoritas di pemerintahan …

Cyber Crime dihubungkan dengan Tindak Pidana Terorisme

Sumber : Excellent Lawyer A. LATAR BELAKANG Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (non derogable rights). Artinya, hak ini mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi …