ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAKAN MALPRAKTEK MEDIK

Oleh : Winda Trijayanthi Utama

Dewasa ini praktek kedokteran kembali menjadi sasaran kritikan dari pelbagai kalangan masyarakat. Secara humanistik, dokter sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kelalaian dan kealpaan. Kelalaian yang terjadi pada saat melakukan tugas profesinya inilah yang dapat mengakibatkan malpraktek medis. Sementara dalam masyarakat terdapat pula orang yang beritikad kurang baik, yang sengaja menarik dokter untuk berpekara. Malpraktek dalam prakteknya terkadang dikaburkan dengan apa yang disebut dengan resiko medik. Sehingga tidak jarang seorang dokter yang telah bekerja dengan sangat profesional yaitu telah sesuai dengan standar profesi medik, standar pelayanan medis, serta Standar Operating Procedure (SOP) masih dituntut dengan tuduhan telah melakukan malpraktek. Mengapa terjadi demikian, inilah yang ingin dibahas oleh penulis melalui skripsi ini yang berjudul Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dokter yang Diduga Melakukan Tindakan Malpraktek Medik, dengan mengajukan dua permasalahan, yaitu: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktek medis dan (2) Bagaimanakah cara dan tahapan mekanisme perlindungan hukum terhadap dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktek medis.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menjawab permasalahan diatas. Data primer diperoleh secara langung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara terhadap 3 orang dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan 2 orang anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan seterusnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Perlidungan hukum terhadap dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktek medik menggunakan Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Seorang dokter dapat memperoleh perlindungan hukum sepanjang ia melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan Standar Operating Procedure (SOP), serta dikarenakan adanya dua dasar peniadaan kesalahan dokter, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf yang ditetapkan di dalam KUHP. Hubungan dokter dengan pasien haruslah berupa mitra. Dokter tidak dapat disalahkan bila pasien tidak bersikap jujur. Sehingga rekam medik (medical record) dan informed consent (persetujuan) yang baik dan benar harus terpenuhi. Cara dan tahapan mekanisme perlindungan hukum terhadap dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktek medis adalah dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) atas dasar hubungan lintas sektoral dan saling menghargai komunitas profesi. Dalam tahapan mekanisme penanganan pelanggaran disiplin kedokteran, MKDKI menentukan tiga jenis pelanggarannya yaitu pelanggaran etik, disiplin dan pidana. Untuk pelanggaran etik dilimpahkan kepada Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), pelanggaran disiplin dilimpahkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dan pelanggaran pidana dilimpahkan kepada pihak pasien untuk dapat kemudian dilimpahkan kepada pihak kepolisian atau ke pengadilan negeri. Apabila kasus dilimpahkan kepada pihak kepolisian maka pada tingkat penyelidikannya dokter yang diduga telah melakukan tindakan malpraktek medik tetap mendapatkan haknya dalam hukum yang ditetapkan dalam Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57 Ayat 1, Pasal 65, Pasal 68, dan Pasal 70 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan apabila kasus dilimpahkan kepada tingkat pengadilan maka pembuktian dugaan malpraktek dapat menggunakan rekam medik (medical record) sebagai alat bukti berupa surat yang sah (Pasal 184 Ayat 1 KUHAP).

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka saran dan masukan yang dapat diberikan oleh penulis adalah masyarakat dalam hal ini pasien diharapkan agar lebih peduli dengan pemenuhan kewajibannya sebagai pasien khususnya kejujuran dalam pengisian rekam medik (medical record) dan informed consent (persetujuan). Dan pihak berwenang dalam hal ini pihak kepolisian diharapkan lebih dapat bersikap menghormati komunitas profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dimana di dalamnya terdapat kewenangan profesi untuk terlebih dahulu melakukan pelaksanaan untuk menegakkan disiplin profesinya melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), serta tetap menjaga hubungan lintas sektoral dalam melakukan penegakan dan perlindungan hukum terhadap dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktek medik. Dengan demikian kepastian hukum dan keadilan dapat tercipta bagi kedua belah pihak yaitu masyarakat umum dan komunitas profesi. Dokter juga harus dapat menjalankan tugasnya dengan lebih hati-hati dan berupaya secara maksimal dalam menerapkan standar profesi medik, standar pelayanan medis, serta Standar Operating Procedure (SOP)-nya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s