Menurut Saya Poligami Itu Boleh

Posted on Maret 22, 2010 by anggara

Bisa – bisanya kamu berpendapat seperti itu, seperti bukan orang yang mengerti persoalan HAM saja dirimu ini, begitu kata kawan saya yang mempertanyakan pendapat saya soal Poligami

Lah, apa saya salah berpendapat bahwa Poligami itu boleh? Kalau memang boleh masak saya harus jawab tidak boleh? Maklum sebenarnya saya menjawab pertanyaan kawan yang cukup mudah namun rumit itu. Pertanyaannya adalah: Sepakatkah saya dengan Poligami? Jawaban saya adalah menurut saya Poligami itu boleh.

Sabar, jangan marah dulu ya, sebenarnya saya berpendapat bahwa pada dasarnya saya tidak menyukai poligami namun di Indonesia kenyataan hukumnya adalah Poligami itu diperbolehkan. Ingat loh saya hanya menyatakan diperbolehkan bukan wajib dilakukan, selain itu Mahkamah Konstitusipun menyatakan bahwa Negara wajib mengatur soal poligami.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka pada dasarnya hukum di Indonesia menganut asas monogami namun dengan persyaratan tertentu maka poligami diperbolehkan namun dibatasi hanya sampai 4 orang (Vide Pasal 3 UU 1/1974 jo Pasal 55 ayat (1) Inpres 1/1991)

Lalu apabila ia akan melakukan Poligami maka ia wajib mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Pengadilan untuk meminta ijin poligami di daerah tempat tinggalnya (Vide Pasal 4 ayat (1) UU 1/1974 jo Pasal 40 PP 9/1975 jo Pasal 56 ayat (1) Inpres 1/1991)

Syarat yang akan dilihat oleh Pengadilan menurut saya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu (1) Syarat Subyektif dan (2) Syarat Obyektif

Syarat Subyektifnya adalah adanya persetujuan Istri atau Istri – istri yang dilakukan secara tertulis dan bila lisan diucapkan dihadapan sidang Pengadilan (Vide Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 1/1974 jo Pasal 41 huruf b, dan Pasal 42 ayat (1) PP 9/1975 jo Pasal 58 ayat (1) huruf a dan Pasal 58 ayat (2) Inpres 1/1991). Lalu Syarat Obyektifnya adalah: (a) istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri, (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan, (d) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan (e). adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (Vide Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) UU 1/1974 jo Pasal 41 huruf a, c, d PP 9/1975 jo Pasal 55 ayat (2), Pasal 57, dan Pasal 58 ayat (1) huruf b Inpres 1/1991).

Lalu bagaimana cara mengukur kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak – anaknya, maka ia harus memperlihatkan (a) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau (b) surat keterangan pajak penghasilan; atau (c) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan (Vide Pasal 41 huruf c PP 9/1975)

Kalau soal jaminan perlakuan adil, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku si calon Pelaku Poligami ini harus menyertakan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu (Vide Pasal 41 huruf d PP 9/1975)

Nah problemnya bagaimana jika permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan namun istri menolak memberikan ijin. Sepanjang terpenuhinya syarat Pasal 5 huruf c, Pasal 4 ayat (2) UU 1/1974 jo Pasla 41 huruf a dan d PP 9/1975 jo Pasal 59 Inpres 1/1991 maka Pengadilan yang akan menetapkannya, namun tetap Pengadilan harus mendengarkan keterangan istri. Dan terhadap penetapan Pengadilan tersebut kedua pihak (suami dan istri) dapat mengajukan banding atau kasasi.

Jadinya intinya Poligami boleh dilakukan apabila berdasarkan ijin dari Pengadilan. Oleh karena itu bila poligami dilakukan tanpa ijin pengadilan, maka pihak yang dirugikan dapat meminta Pencegahan atau Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan setempat. Selain itu bisa juga ditempuh upaya pidana berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1), 279, dan 280 WvS.

Nah berdasarkan penjelasan saya, maka terang sebenarnya secara pribadi saya tidak menyukai poligami namun saya tidak bisa menyatakan tidak boleh karena sistem hukum perkawinan di Indonesia masih membolehkannya dan itupun dengan persyaratan yang amat berat

-6.133000 106.750000
Posted in: Opini Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s