LPS BADAN HUKUM, DANA LPS BUKAN UANG NEGARA

Oleh : Erman Rajagukguk


Wakil Presiden Boediono yang dulunya menjabat Menteri Keuangan zaman
Pemerintahan Megawati dan Gubernur Bank Indonesia pada masa Pemerintahan Susilo
Bambang Yudoyono, atas pertanyaan anggota Pansus DPR mengenai Bank Century,
mengatakan : “modal LPS berasal dari uang Pemerintah sebesar Rp. 4 triliun ditambah
premi dari Bank, soal uang LPS uang negara atau tidak saya serahkan ke ahli hukum”.
Sementara itu, sebelumnya Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan mengatakan
“uang negara tidak digunakan, uang negara di LPS Rp. 4 triliun masih ada, banknya
juga masih ada”.
Dalam pada itu Yusuf Kalla, Wakil Presiden Pemerintahan yang lalu, atas
pertanyaan anggota Panitia Pansus Bank Century berpendapat LPS bertanggung jawab
kepada Presiden. Modal awal dari uang negara dan diaudit oleh BPK. Jadi, dana LPS;
ya, uang negara.
Pendapat yang mengatakan dana LPS itu adalah Keuangan Negara, antara lain,
karena Pasal 2 huruf i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
menyatakan :
“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,
meliputi:
i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas
yang diberikan pemerintah”.
LPS ditafsirkan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah karena Pasal 8
Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
menyatakan:
“(1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara
Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.
(2) Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa”.
2
Penafsiran tersebut di atas tidak tepat sama sekali, karena jika penafsiran tersebut
digunakan, akan mengacaukan pemilikan oleh orang dan Badan Hukum sebagai subjek
hukum. Sebagai contoh, beberapa saja persyaratan yang diatur oleh Pemerintah, tidak
menjadikan kekayaan pribadi atau perusahaan yang berbadan hukum otomatis menjadi
Kekayaan Negara.
A. Fasilitas Penanaman Modal
Pertama, Pasal 18 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
menyatakan :
“(1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang
melakukan penanaman modal.
(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
a. melakukan peluasan usaha; atau
b. melakukan penanaman modal baru.
(3) …
(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai
tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang
dilakukan dalam waktu tertentu;
b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang
modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang
belum dapat diproduksi di dalam negeri;
c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan
penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu
dan persyaratan tertentu;
d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas
impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan
produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama
jangka waktu tertentu;
e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang
usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu”.
Pasal 19, selanjutnya menyatakan :
“Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat
(5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah”.
3
Pasal 21, menambahkan :
“Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah
memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada
perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:
a. hak atas tanah;
b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
c. fasilitas perizinan impor”.
Katakan saja, suatu perusahaan penanaman modal mengimport bahan baku untuk
keperluan perusahaan yang akan memproduksi barang-barang. Apakah hasil
penjualan barang-barang tersebut dimana perusahaan penanaman modal yang
bersangkutan mengelola keuangan, dianggap mengelola Keuangan Negara? Tentu
tidak sama sekali, uang hasil penjualan barang-barang tersebut tetap milik
perusahaan.
B. Pengaturan Tenaga Kerja
Contoh kedua, adalah ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang menentukan pemberian upah minimum para pekerja. Pasal 38
ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan :
“Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, hanya dapat memungut biaya
penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga
kerja golongan dan jabatan tertentu”.
Pasal 88, selanjutnya menyatakan :
“(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(2) …
(3) …
(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan
dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi.
Pasal 99, menambahkan :
4
“(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku”.
Bila pengaturan tenaga kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38, Pasal 88, dan
Pasal 99 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut
ditafsirkan pula bahwa pekerja mendapat fasilitas dari Pemerintah, apakah uang yang
diterima pekerja tersebut dianggap Keuangan Negara? Tentu sama sekali tidak,
karena uang yang mereka terima tersebut adalah menjadi uang milik para pekerja.
C. Honorarium Notaris Pembuat Akta Yayasan
Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menentukan,
yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta
kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Selanjutnya ayat (4) menyebutkan,
biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
Bila pengaturan honorarium Notaris sebagaimana disebutkan tersebut di atas
ditafsirkan pula bahwa Notaris mendapat mendapat fasilitas dari Pemerintah, apakah
uang yang diterima Notaris tersebut dianggap Keuangan Negara? Tentu sama sekali
tidak, karena uang yang mereka terima tersebut adalah menjadi uang milik Notaris.
D. Badan Hukum
Subjek hukum yaitu yang mempunyai hak dan kewajiban adalah manusia (natuurlijk
persoon). Disamping itu Badan Hukum adalah subjek hukum pula, yaitu badan yang
disamakan dengan manusia (rechtspersoon, legal personality). Badan Hukum
sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, yaitu
dapat menggugat dan digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri. Harta yang
kekayaan yang terpisah dari pendiri Badan Hukum itu, terpisah dari harta kekayaan
pemilik, pengawas dan pengurusnya.
Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan, LPS adalah Badan Hukum. Oleh karena itu keuangan LPS
bukan keuangan negara.
5
Istilah Badan Hukum sudah merupakan istilah yang resmi. Istilah ini dapat dijumpai
dalam perundang-undangan, antara lain1 :
1. Dalam hukum pidana ekonomi istilah Badan Hukum disebut dalam Pasal 12
Hamsterwet (UU Penimbunan Barang) – L.N. 1951 No. 90 jo. L.N. 1953 No. 4.
Keistimewaan Hamsterwet ini ialah Hamsterwet menjadi peraturan paling
pertama di Indonesia yang member kemungkinan menjatuhkan hukuman menurut
hukum pidana terhadap Badan Hukum. Kemudian kemungkinan tersebut secara
umum ditentukan dalam Pasal 15 L.N. 1955 No. 27.
2. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 antara lain Pasal 4 ayat
(1).
3. Dalam Perpu No. 19 Tahun 1960 dan lain sebagainya.
Pendapat para sarjana menyatakan, antara lain, Meijers menyatakan Badan Hukum
itu adalah meliputi yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Begitu juga
pendapat Logemann, dan E. Utrecht.2
Yang menjadi penting bagi pergaulan hukum ialah Badan Hukum itu mempunyai
kekayaan (vermogen) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu
dalam hal Badan Hukum itu berupa korporasi. Hak dan kewajiban Badan Hukum
sama sekali terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian,
terutama lapangan perdagangan, gejala ini sangat penting.3
Sama dengan pendapat itu, menurut R. Subekti, Badan Hukum pada pokoknya
adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan
perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri (huruf tebal
dari penulis), dapat digugat atau menggugat didepan hakim.
Dalam pada itu R. Rochmat Soemitro mengatakan, Badan Hukum (rechtspersoon)
ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang
pribadi.
Sarjana Hukum lainnya, Sri Soedewi Maschum Sofwan menjelaskan, bahwa manusia
adalah badan pribadi – itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal,
dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud
lain – disebut Badan Hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama
1 Chidir Ali, Badan Hukum (Bandung : Penerbit P.T. Alumni, 2005), h. 17.
2 Ibid, h. 18.
3 Ibid, h. 19.
6
mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang
ditersendirikan untuk tujuan tertentu – (yayasan). Kedua-duanya merupakan Badan
Hukum.
H.Th.Ch. Kal dan V.F.M. Den Hartog menerangkan, bahwa purusa wajar yakni
manusia ialah subjek hukum. Akan tetapi lain daripada manusia, menurut hukum ada
juga subjek hukum yang lain, yang tidak bersifat wajar atau makhluk, melainkan
merupakan sesuatu organisasi. Organisasi yang memperoleh sifat subjek hukum itu
ialah purusa hukum atau Badan Hukum. Purusa hukum dapat bertindak dalam
hubungan hukum sebagai purusa wajar ia boleh mempunyai milik, boleh berunding,
boleh mengikat perjanjian, boleh bertindak dalam persengketaan hukum dan
sebagainya dan memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala
perbuatannya.
Menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, pengertian tentang pribadi
hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggotaanggotanya,
dianggap sebagai subjek hukum – mempunyai kemampuan untuk
melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak
serta kewajiban-kewajiban – seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini
memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat
bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.
Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu Badan Hukum, yaitu badan
yang di samping menusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum
dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum
terhadap orang lain atau badan lain.
Sudiman Kartohadiprodjo menjelaskan, tiap manusia jadi merupakan orang. Manusia
ini merupakan orang yang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Karena
itu orang yang bercorak manusia itu disebut orang asli (natuurlijk persoon), sebagai
lawan subjek hukum lainnya, ialah Badan Hukum (rechtpersoon).
Menurut J.J. Dormeier istilah Badan Hukum dapat diartikan sebagai berikut :
a. persekutuan orang-orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku
seorang saja;
b. yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud
yang tertentu.
7
Dari pendapat-pendapat di atas, dapatlah disimpulkan tentang pengertian Badan
Hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu4 :
a. perkumpulan orang (organisasi);
b. dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan
hukum (rechtsbetrekking);
c. mempunyai harta kekayaan tersendiri;
d. mempunyai pengurus;
e. mempunyai hak dan kewajiban;
f. dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.
Negara-negara Common Law sebagaimana legislasi di Eropa Kontinental mengenal
teori yang sophisticated mengenai kualitas hukum dari corporate sejak lama. Konsep
penting dari Badan Hukum (legal personality) termasuk :
1. Badan Hukum sebagai Fiksi Hukum.
Menurut konsep ini Badan Hukum adalah selain dari manusia, artificial, yaitu
hasil dari fiksi. Kapasitas hukum dari legal personality adalah berdasarkan hukum
positif dan tidak a predetermined standard as in case of natural person.
2. Corporate realism.
Menurut konsep ini, badan hukum bukan artifisial atau fiksi, tetapi nyata dan
alamiah seperti pribadi manusia. Menurut Ziweckvermogen, Badan Hukum terdiri
dari seperangkat kekayaan (assets) yang ditujukan untuk keperluan tertentu.
Istilah Badan Hukum (legal personality) sekarang ini selalu didefinisikan :
“in the sense of a unit separate from its members in such away that it
has gained legal capacity and litigation capacity. To be a legal person
means therefore to be the subject of rights and duties capable of owning
real property, entering into contracts, and suing and being such in its
own name separate and distinct from its shareholders”.5
E. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Fatwa
Mahkamah Agung R.I.
Kekaburan pengertian Keuangan Negara dimulai oleh definisi keuangan negara
dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
4 Ibid, h. 19-21.
5 Daniel Zimmer, LEGAL PERSONALITY dalam Ella Gepken – Jager (Eds) “VOC 1602-2002,
400 Years of Company Law” (Nijmegen : Kluwer Legal Publishing, 2005), h. 267-269.
8
menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang
yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut (Pasal 1 angka 1).
Dalam penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 ini tentang pengertian dan
ruang lingkup keuangan negara yang menyatakan :
“Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah
dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud
dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang
fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta
segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi
seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau
dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan
Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan
negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkain
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di
atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai
dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi
seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan
pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat
dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang
pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan.”
Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
menyatakan :
“Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak
lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan negara/perusahaan daerah.”
Penjelasan Pasal 2 huruf g sendiri adalah cukup jelas.
Tampaknya pemerintah menyadari kekeliruan pemikiran tersebut di atas ketika
menghadapi kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bank PT. BRI (Persero)
Tbk, PT. Bank BNI (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
9
Pemerintah merencanakan penghapusan pasal 19 dan Pasal 20 PP No. 14 Tahun
2005. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan :
“Selanjutnya, pengurusan piutang perusahaan negara/daerah dilakukan
berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Jadi disebutkan bahwa aturan yang mengatur bank-bank BUMN
adalah UU Perseroan dan UU BUMN.”
Usulan perubahan PP No. 14 Tahun 2005 tersebut menjadi perdebatan di dalam
Komisi XI DPR karena dianggap membatalkan Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara. Ada usul anggota DPR, untuk perubahan PP No. 24
Tahun 2005 perlu meminta fatwa Mahkamah Agung RI. Namun ada pula yang
berpendapat, Pemerintah harus membuat peraturan pemerintah pengganti undangundang
(perpu) untuk membatalkan Pasal 2 ayat g UU Keuangan Negara.6
Menteri Keuangan meminta Fatwa Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam
fatwanya No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006, menyatakan
bahwa tagihan bank BUMN bukan tagihan negara karena bank BUMN Persero
tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian
dapat diartikan Mahkamah Agung berpendapat kekayaan negara terpisah dari
kekayaan BUMN Persero. Selanjutnya tentu keuangan BUMN Persero bukan
keuangan negara.
Mahkamah Agung dalam fatwanya menyatakan :
1. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara berbunyi:
“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan”
Pasat 4 ayat (l) undang-undang yang sama menyatakan bahwa “BUMN
merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”
Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa “Yang dimaksud
dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara
pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi
didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun
6 Media Indonesia 11 Juli 2006
10
pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan
yang sehat”;
2. Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang
khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari
kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya
pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN
melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;
3. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara menyebutkan :
“Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah”;
Bahwa oleh karena itu piutang BUMN bukanlah piutang Negara;
4. Bahwa meskipun Pasal 8 Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara menyatakan bahwa “piutang Negara atau
hutang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung
dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab
apapun” dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputi
pula piutang “badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian
atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, P.T-P.T Negara,
Perusahan-Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persedian,
Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya”, serta Pasal 12 ayat (1)
undang-undang yang sama mewajibkan Instansi-instansi Pemerintah dan
badan-badan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk
menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut
hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana
mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, namun ketentuan tentang
piutang BUMN dalam Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tersebut
tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya Undang-Undang No. 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan undangundang
khusus (lex specialis) dan lebih baru dari Undang-Undang No. 49 Prp.
Tahun 1960;
5. Bahwa begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17
Tahun 2003 yang berbunyi :
Keuangan Negara sebaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi :
“g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak
lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan negara/perusahaan daerah.”
11
yang dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus mengenai “kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” juga tidak
mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dilakukan perubahan
seperlunya atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
F. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Harus Dirubah
Ada kekhawatiran bila bukan Keuangan Negara, tidak bisa dikenakan tindak pidana.
Ini bertolak dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yang mengatakan tindak pidana korupsi itu berkenaan dengan
merugikan keuangan negara saja.7
Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi menyatakan :
“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) …”
Pasal 3 selanjutnya berbunyi :
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
Pasal ini menurut hemat saya harus dirobah, bahwa tindak pidana korupsi itu
sebenarnya tidak berkaitan dengan keuangan negara saja, tetapi keuangan siapa saja.
Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi United
7 “Waspada Argumen Pembenaran Century”, Republika 26 Desember 2009.
12
Nations Convention Against Corruption, 2003. Undang-undang tersebut disahkan
oleh Presiden tanggal 18 April 2006. Ruang lingkup Konvensi ini antara lain,
perbuatan-perbuatan yang diklarifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu
penyuapan pejabat-pejabat publik nasional, penyuapan pejabat-pejabat asing dan
pejabat-pejabat organisasi internasional publik.
Tindakan lainnya adalah penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain
kekayaan oleh pejabat publik, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan fungsi,
memperkaya diri secara tidak sah. Penyuapan disektor swasta, penggelapan
kekayaan di sektor swasta, pencucian hasil-hasil kejahatan, termasuk juga ruang
lingkup Konvensi ini.8
Pasal 12 dari Konvensi ini menyebutkan, bahwa masing-masing Negara
Anggota wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar
hukum internalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta,
meningkatkan standar-standar akuntansi dan audit pada sektor swasta dan,
sebagaimana layaknya, memberikan sanksi-sanksi perdata adminstratif atau pidana
yang efektif, proporsional dan bersifat larangan bagi mereka yang tidak mematuhi
tindakan-tindakan tersebut.
Tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan ini dapat mencakup, antara lain :
(a) Meningkatkan kerjasama antara instansi-instansi penegakan hukum dan badanbadan
swasta yang bersangkutan;
(b) Meningkatkan pengembangan standar-standar dan tatacara-tatacara yang
dirancang untuk menyelamatkan, integritas badan-badan swasta yang
bersangkutan, termasuk kode etik untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha
dan semua profesi yang bersangkutan secara benar, terhormat dan wajar serta
pencegahan benturan-benturan kepentingan, dan untuk peningkatan penggunaan
praktek-praktek komersial yang baik dan dalam hubungan-hubungan kontraktual
usaha-usaha dengan Negara;
(c) Meningkatkan transparansi diantara badan-badan swasta, termasuk, sebagaimana
layaknya, tindakan-tindakan yang menyangkut identitas badan-badan hukum dan
8 United Nations Convention Against Corruption, 2003 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006.
13
perorangan yang terlibat dalam pembentukan dan pengelolaan badan-badan
usaha;
(d) Mencegah penyalagunaan tatacara-tatacara yang mengatur badan-badan swasta,
termasuk tatacara-tatacara mengenai subsidi dan lisensi yang diberikan oleh
badan publik yang berwenang untuk kegiatan-kegiatan komersial;
(e) Mencegah benturan-benturan kepentingan dengan mengenakan pembatasanpembatasan,
sebagaimana layaknya dan untuk jangka waktu yang wajar, pada
kegiatan-kegiatan profesional para bekas pejabat publik atau pada penempatan
para pejabat publik oleh sektor swasta setelah pengunduran diri atau peremajaan
mereka, dimana kegiatan-kegiatan tersebut berhubungan secara langsung dengan
fungsi-fungsi yang dipegang atau diawasi oleh para pejabat publik selama masa
jabatan mereka;
(f) Memastikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta, dengan mempertimbangkan
susunan dan ukuran mereka, memiliki pengendalian audit internal yang cukup
untuk membantu dalam pencegahan dan deteksi tindakan-tindakan korupsi dan
bahwa catatan-catatan dan laporan-laporan keuangan yang disyaratkan bagi
perusahaan swasta tersebut tunduk pada tatacara audit dan sertifikasi yang tepat.
Guna mencegah korupsi, masing-masing Negara Anggota wajib mengambil
tindakan-tindakan sedemikian sebagaimana mungkin diperlukan, sesuai dengan
hukum dan peraturan internalnya mengenai penyimpanan buku-buku dan catatancatatan,
pengungkapan-pengungkapan laporan keuangan dan standar-standar
akuntansi dan audit, untuk melarang tindakan-tindakan berikut yang dilakukan untuk
tujuan pelaksanaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan
Konvensi ini :
(a) Penyelenggaraan akuntansi ekstra pembukuan;
(b) Penyelenggaraan transaksi-transaksi ekstra pembukuan atau yang tidak cukup
jelas;
(c) Pencatatan pengeluaran yang tidak nyata;
(d) Pemasukan kewajiban-kewajiban dengan identifikasi tujuan yang tidak benar;
(e) Penggunaan dokumen-dokumen palsu; dan
(f) Perusakan sengaja atas dokumen-dokumen pembukuan terlebih dahulu dari yang
direncanakan oleh undang-undang.
14
Masing-masing Negara Anggota wajib untuk tidak mengizinkan pengurangan
pajak atas biaya-biaya yang merupakan korupsi, yang disebut belakangan ini adalah
satu dari unsur utama dari pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan pasal-pasal 15
dan 16 Konvensi ini dan, sebagaimana layaknya, pengeluaran-pengeluaran lain yang
terhimpun dalam kelanjutan tindakan korup.
Selanjutnya pasal 14 Konvensi ini mencantumkan tentanng kewajiban Negara
Anggota untuk mencegah pencucian uang.
Berkenanaan dengan ketentuan-ketentuan anti pencucian uang dalam Konvensi
PBB ini, saya kira Indonesia sudah melaksanakannya dengan adanya undang-undang
anti pencucian uang dan dibentuknya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK).
Pasal 15 Konvensi ini mewajibkankan Negara-Negara Anggota untuk membuat
peraturan perundang-undangan yang menetapkan pelanggaran pidana, apabila
dilakukan dengan sengaja :
(a) Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik, secara langsung atau
tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya, untuk pejabat publik sendiri atau
orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam
pelakasanaan tugas-tugas resmi mereka;
(b) Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak
langsung, yang tidak semestinya, untuk pejabat publik sendiri atau orang atau
badan lain agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelakasanaan
tugas-tugas resmi mereka.
G. LPS Badan Hukum, Keuangan LPS terpisah dari Keuangan Negara
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan menyatakan, berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga
Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS. Ayat (2) pasal ini menyebutkan,
LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum. Kemudian ayat (3)
menerangkan, LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya ayat (4) menyatakan, LPS
bertanggungjawab kepada Presiden.
15
Pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
menyebutkan fungsi LPS adalah:
a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan menyatakan, dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
b. melaksanakan penjaminan simpanan.
Ayat (2) pasal ini menjelaskan, dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara
stabilitas sistem perbankan;
b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal
(bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.
Pasal 27 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
menyebutkan, seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi
penyertaan modal sementara LPS pada bank.
Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan menyatakan, LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan
paling lama 3 (tiga) tahun sejak penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf a. Ayat (2) menentukan, penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat
pengembalian yang optimal bagi LPS. Ayat (3) menerangkan, tingkat pengembalian
yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh
penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS. Kemudian ayat (4)
menyebutkan, dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3
16
(tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang
sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1
(satu) tahun. Selanjutnya ayat (5) pasal ini menyatakan, dalam hal tingkat
pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak
dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3)
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
Dapat disimpulkan LPS paling lama 5 (lima) tahun harus melepaskan sahamnya
kepada pihak lain atau kepada publik melalui pasar modal.
Saya berpendapat modal awal LPS dan kekayaan LPS merupakan asset negara yang
dipisahkan (Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan) bukanlah merupakan keuangan negara lagi. Sama
dengan mendirikan Perseroan Terbatas (P.T.). Kalau saya menyetorkan modal
berupa tanah saya yang saya pisahkan dari kekayaan saya, ketika P.T. sudah
berstatus Badan Hukum, saya tidak bisa menyatakan tanah tersebut adalah milik saya
lagi. Tanah tersebut yang menjadi modal P.T. adalah tanah kekayaan P.T. sebagai
Badan Hukum. Bila P.T. mendapat uang dari hasil usahanya, tidak bisa saya
mengatakan uang itu milik saya. Kalau P.T. mendapat keuntungan, baru saya
mendapat dividen sebesar proporsi saham saya. Begitu juga LPS yang mendapat
premi dari penjaminan simpanan nasabah pada bank-bank yang ikut serta dalam
program penjaminan LPS, premi tersebut adalah uang LPS bukan uang negara.
Uang negara adalah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh LPS dan bagian
surplus yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pasal 83 Undang-
Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menentukan :
(1) Surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun
dialokasikan sebagai berikut:
a. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan tujuan;
b. 80% (delapan puluh perseratus) diakumulasikan sebagai cadangan
penjaminan.
(2) Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar
2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan pada seluruh bank, bagian
17
surplus sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak.
H. Kesimpulan
Penyertaan modal LPS ke dalam Bank Century bukan keuangan negara karena tidak
berasal dari APBN, tetapi dari premi yang diterima LPS dalam rangka penjaminan
simpanan para nasabah di bank-bank. Kerugian Negara tidak ada. Dalam 5 (lima)
tahun LPS harus melepaskan penyertaan modal tersebut. Artinya, saham LPS pada
Bank Century harus dijual kepada pihak lain atau dapat dijual kepada publik melalui
Pasar Modal. Penjualan saham tersebut belum tentu mendatangkan kerugian.

Oleh : Erman RajagukgukWakil Presiden Boediono yang dulunya menjabat Menteri Keuangan zamanPemerintahan Megawati dan Gubernur Bank Indonesia pada masa Pemerintahan SusiloBambang Yudoyono, atas pertanyaan anggota Pansus DPR mengenai Bank Century,mengatakan : “modal LPS berasal dari uang Pemerintah sebesar Rp. 4 triliun ditambahpremi dari Bank, soal uang LPS uang negara atau tidak saya serahkan ke ahli hukum”.Sementara itu, sebelumnya Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan mengatakan“uang negara tidak digunakan, uang negara di LPS Rp. 4 triliun masih ada, banknyajuga masih ada”.Dalam pada itu Yusuf Kalla, Wakil Presiden Pemerintahan yang lalu, ataspertanyaan anggota Panitia Pansus Bank Century berpendapat LPS bertanggung jawabkepada Presiden. Modal awal dari uang negara dan diaudit oleh BPK. Jadi, dana LPS;ya, uang negara.Pendapat yang mengatakan dana LPS itu adalah Keuangan Negara, antara lain,karena Pasal 2 huruf i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaramenyatakan :“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,meliputi:i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitasyang diberikan pemerintah”.LPS ditafsirkan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah karena Pasal 8Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpananmenyatakan:“(1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah NegaraRepublik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.(2) Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa”.2Penafsiran tersebut di atas tidak tepat sama sekali, karena jika penafsiran tersebutdigunakan, akan mengacaukan pemilikan oleh orang dan Badan Hukum sebagai subjekhukum. Sebagai contoh, beberapa saja persyaratan yang diatur oleh Pemerintah, tidakmenjadikan kekayaan pribadi atau perusahaan yang berbadan hukum otomatis menjadiKekayaan Negara.A. Fasilitas Penanaman ModalPertama, Pasal 18 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modalmenyatakan :“(1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yangmelakukan penanaman modal.(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diberikan kepada penanaman modal yang :a. melakukan peluasan usaha; ataub. melakukan penanaman modal baru.(3) …(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modalsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampaitingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yangdilakukan dalam waktu tertentu;b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barangmodal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yangbelum dapat diproduksi di dalam negeri;c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahanpenolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentudan persyaratan tertentu;d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atasimpor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluanproduksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selamajangka waktu tertentu;e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; danf. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidangusaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu”.Pasal 19, selanjutnya menyatakan :“Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat(5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yangditetapkan oleh Pemerintah”.3Pasal 21, menambahkan :“Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintahmemberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepadaperusahaan penanaman modal untuk memperoleh:a. hak atas tanah;b. fasilitas pelayanan keimigrasian; danc. fasilitas perizinan impor”.Katakan saja, suatu perusahaan penanaman modal mengimport bahan baku untukkeperluan perusahaan yang akan memproduksi barang-barang. Apakah hasilpenjualan barang-barang tersebut dimana perusahaan penanaman modal yangbersangkutan mengelola keuangan, dianggap mengelola Keuangan Negara? Tentutidak sama sekali, uang hasil penjualan barang-barang tersebut tetap milikperusahaan.B. Pengaturan Tenaga KerjaContoh kedua, adalah ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang menentukan pemberian upah minimum para pekerja. Pasal 38ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan :“Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, hanya dapat memungut biayapenempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenagakerja golongan dan jabatan tertentu”.Pasal 88, selanjutnya menyatakan :“(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yangmemenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.(2) …(3) …(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksuddalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dandengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhanekonomi.Pasal 99, menambahkan :4“(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untukmemperoleh jaminan sosial tenaga kerja.(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku”.Bila pengaturan tenaga kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38, Pasal 88, danPasal 99 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebutditafsirkan pula bahwa pekerja mendapat fasilitas dari Pemerintah, apakah uang yangditerima pekerja tersebut dianggap Keuangan Negara? Tentu sama sekali tidak,karena uang yang mereka terima tersebut adalah menjadi uang milik para pekerja.C. Honorarium Notaris Pembuat Akta YayasanPasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menentukan,yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian hartakekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Selanjutnya ayat (4) menyebutkan,biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.Bila pengaturan honorarium Notaris sebagaimana disebutkan tersebut di atasditafsirkan pula bahwa Notaris mendapat mendapat fasilitas dari Pemerintah, apakahuang yang diterima Notaris tersebut dianggap Keuangan Negara? Tentu sama sekalitidak, karena uang yang mereka terima tersebut adalah menjadi uang milik Notaris.D. Badan HukumSubjek hukum yaitu yang mempunyai hak dan kewajiban adalah manusia (natuurlijkpersoon). Disamping itu Badan Hukum adalah subjek hukum pula, yaitu badan yangdisamakan dengan manusia (rechtspersoon, legal personality). Badan Hukumsebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, yaitudapat menggugat dan digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri. Harta yangkekayaan yang terpisah dari pendiri Badan Hukum itu, terpisah dari harta kekayaanpemilik, pengawas dan pengurusnya.Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LembagaPenjamin Simpanan, LPS adalah Badan Hukum. Oleh karena itu keuangan LPSbukan keuangan negara.5Istilah Badan Hukum sudah merupakan istilah yang resmi. Istilah ini dapat dijumpaidalam perundang-undangan, antara lain1 :1. Dalam hukum pidana ekonomi istilah Badan Hukum disebut dalam Pasal 12Hamsterwet (UU Penimbunan Barang) – L.N. 1951 No. 90 jo. L.N. 1953 No. 4.Keistimewaan Hamsterwet ini ialah Hamsterwet menjadi peraturan palingpertama di Indonesia yang member kemungkinan menjatuhkan hukuman menuruthukum pidana terhadap Badan Hukum. Kemudian kemungkinan tersebut secaraumum ditentukan dalam Pasal 15 L.N. 1955 No. 27.2. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 antara lain Pasal 4 ayat(1).3. Dalam Perpu No. 19 Tahun 1960 dan lain sebagainya.Pendapat para sarjana menyatakan, antara lain, Meijers menyatakan Badan Hukumitu adalah meliputi yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Begitu jugapendapat Logemann, dan E. Utrecht.2Yang menjadi penting bagi pergaulan hukum ialah Badan Hukum itu mempunyaikekayaan (vermogen) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitudalam hal Badan Hukum itu berupa korporasi. Hak dan kewajiban Badan Hukumsama sekali terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian,terutama lapangan perdagangan, gejala ini sangat penting.3Sama dengan pendapat itu, menurut R. Subekti, Badan Hukum pada pokoknyaadalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukanperbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri (huruf tebaldari penulis), dapat digugat atau menggugat didepan hakim.Dalam pada itu R. Rochmat Soemitro mengatakan, Badan Hukum (rechtspersoon)ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orangpribadi.Sarjana Hukum lainnya, Sri Soedewi Maschum Sofwan menjelaskan, bahwa manusiaadalah badan pribadi – itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal,dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujudlain – disebut Badan Hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama1 Chidir Ali, Badan Hukum (Bandung : Penerbit P.T. Alumni, 2005), h. 17.2 Ibid, h. 18.3 Ibid, h. 19.6mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yangditersendirikan untuk tujuan tertentu – (yayasan). Kedua-duanya merupakan BadanHukum.H.Th.Ch. Kal dan V.F.M. Den Hartog menerangkan, bahwa purusa wajar yaknimanusia ialah subjek hukum. Akan tetapi lain daripada manusia, menurut hukum adajuga subjek hukum yang lain, yang tidak bersifat wajar atau makhluk, melainkanmerupakan sesuatu organisasi. Organisasi yang memperoleh sifat subjek hukum ituialah purusa hukum atau Badan Hukum. Purusa hukum dapat bertindak dalamhubungan hukum sebagai purusa wajar ia boleh mempunyai milik, boleh berunding,boleh mengikat perjanjian, boleh bertindak dalam persengketaan hukum dansebagainya dan memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segalaperbuatannya.Menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, pengertian tentang pribadihukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggotaanggotanya,dianggap sebagai subjek hukum – mempunyai kemampuan untukmelakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hakserta kewajiban-kewajiban – seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum inimemiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapatbertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu Badan Hukum, yaitu badanyang di samping menusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukumdan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukumterhadap orang lain atau badan lain.Sudiman Kartohadiprodjo menjelaskan, tiap manusia jadi merupakan orang. Manusiaini merupakan orang yang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Karenaitu orang yang bercorak manusia itu disebut orang asli (natuurlijk persoon), sebagailawan subjek hukum lainnya, ialah Badan Hukum (rechtpersoon).Menurut J.J. Dormeier istilah Badan Hukum dapat diartikan sebagai berikut :a. persekutuan orang-orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak selakuseorang saja;b. yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksudyang tertentu.7Dari pendapat-pendapat di atas, dapatlah disimpulkan tentang pengertian BadanHukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu4 :a. perkumpulan orang (organisasi);b. dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubunganhukum (rechtsbetrekking);c. mempunyai harta kekayaan tersendiri;d. mempunyai pengurus;e. mempunyai hak dan kewajiban;f. dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.Negara-negara Common Law sebagaimana legislasi di Eropa Kontinental mengenalteori yang sophisticated mengenai kualitas hukum dari corporate sejak lama. Konseppenting dari Badan Hukum (legal personality) termasuk :1. Badan Hukum sebagai Fiksi Hukum.Menurut konsep ini Badan Hukum adalah selain dari manusia, artificial, yaituhasil dari fiksi. Kapasitas hukum dari legal personality adalah berdasarkan hukumpositif dan tidak a predetermined standard as in case of natural person.2. Corporate realism.Menurut konsep ini, badan hukum bukan artifisial atau fiksi, tetapi nyata danalamiah seperti pribadi manusia. Menurut Ziweckvermogen, Badan Hukum terdiridari seperangkat kekayaan (assets) yang ditujukan untuk keperluan tertentu.Istilah Badan Hukum (legal personality) sekarang ini selalu didefinisikan :“in the sense of a unit separate from its members in such away that ithas gained legal capacity and litigation capacity. To be a legal personmeans therefore to be the subject of rights and duties capable of owningreal property, entering into contracts, and suing and being such in itsown name separate and distinct from its shareholders”.5E. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan FatwaMahkamah Agung R.I.Kekaburan pengertian Keuangan Negara dimulai oleh definisi keuangan negaradalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang4 Ibid, h. 19-21.5 Daniel Zimmer, LEGAL PERSONALITY dalam Ella Gepken – Jager (Eds) “VOC 1602-2002,400 Years of Company Law” (Nijmegen : Kluwer Legal Publishing, 2005), h. 267-269.8menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapatdinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barangyang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibantersebut (Pasal 1 angka 1).Dalam penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 ini tentang pengertian danruang lingkup keuangan negara yang menyatakan :“Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalahdari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksuddengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yangdapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidangfiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, sertasegala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapatdijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibantersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputiseluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/ataudikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, PerusahaanNegara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangannegara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkainkegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampaidengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputiseluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan denganpemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalamrangka penyelenggaraan pemerintahan negara.Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapatdikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidangpengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yangdipisahkan.”Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaramenyatakan :“Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihaklain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yangdapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan negara/perusahaan daerah.”Penjelasan Pasal 2 huruf g sendiri adalah cukup jelas.Tampaknya pemerintah menyadari kekeliruan pemikiran tersebut di atas ketikamenghadapi kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bank PT. BRI (Persero)Tbk, PT. Bank BNI (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.9Pemerintah merencanakan penghapusan pasal 19 dan Pasal 20 PP No. 14 Tahun2005. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan :“Selanjutnya, pengurusan piutang perusahaan negara/daerah dilakukanberdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Badan Usaha Milik Negara(BUMN). Jadi disebutkan bahwa aturan yang mengatur bank-bank BUMNadalah UU Perseroan dan UU BUMN.”Usulan perubahan PP No. 14 Tahun 2005 tersebut menjadi perdebatan di dalamKomisi XI DPR karena dianggap membatalkan Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara. Ada usul anggota DPR, untuk perubahan PP No. 24Tahun 2005 perlu meminta fatwa Mahkamah Agung RI. Namun ada pula yangberpendapat, Pemerintah harus membuat peraturan pemerintah pengganti undangundang(perpu) untuk membatalkan Pasal 2 ayat g UU Keuangan Negara.6Menteri Keuangan meminta Fatwa Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalamfatwanya No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006, menyatakanbahwa tagihan bank BUMN bukan tagihan negara karena bank BUMN Perserotunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikiandapat diartikan Mahkamah Agung berpendapat kekayaan negara terpisah darikekayaan BUMN Persero. Selanjutnya tentu keuangan BUMN Persero bukankeuangan negara.Mahkamah Agung dalam fatwanya menyatakan :1. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara berbunyi:“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badanusaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negaramelalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yangdipisahkan”Pasat 4 ayat (l) undang-undang yang sama menyatakan bahwa “BUMNmerupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa “Yang dimaksuddengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negarapada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagididasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun6 Media Indonesia 11 Juli 200610pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaanyang sehat”;2. Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undangkhusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal darikekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnyapembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBNmelainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;3. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara menyebutkan :“Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada PemerintahPusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uangsebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah”;Bahwa oleh karena itu piutang BUMN bukanlah piutang Negara;4. Bahwa meskipun Pasal 8 Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentangPanitia Urusan Piutang Negara menyatakan bahwa “piutang Negara atauhutang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepadaNegara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsungdikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebabapapun” dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputipula piutang “badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagianatau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, P.T-P.T Negara,Perusahan-Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persedian,Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya”, serta Pasal 12 ayat (1)undang-undang yang sama mewajibkan Instansi-instansi Pemerintah danbadan-badan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untukmenyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menuruthukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimanamestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, namun ketentuan tentangpiutang BUMN dalam Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tersebuttidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya Undang-Undang No. 19Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan undangundangkhusus (lex specialis) dan lebih baru dari Undang-Undang No. 49 Prp.Tahun 1960;5. Bahwa begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17Tahun 2003 yang berbunyi :Keuangan Negara sebaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi :“g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihaklain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lainyang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkanpada perusahaan negara/perusahaan daerah.”11yang dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMNmaka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus mengenai “kekayaan yangdipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” juga tidakmempunyai kekuatan mengikat secara hukum;6. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dilakukan perubahanseperlunya atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata CaraPenghapusan Piutang Negara/Daerah.F. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Harus DirubahAda kekhawatiran bila bukan Keuangan Negara, tidak bisa dikenakan tindak pidana.Ini bertolak dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, yang mengatakan tindak pidana korupsi itu berkenaan denganmerugikan keuangan negara saja.7Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menyatakan :“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).(2) …”Pasal 3 selanjutnya berbunyi :“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana denganpidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikitRp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.Pasal ini menurut hemat saya harus dirobah, bahwa tindak pidana korupsi itusebenarnya tidak berkaitan dengan keuangan negara saja, tetapi keuangan siapa saja.Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi United7 “Waspada Argumen Pembenaran Century”, Republika 26 Desember 2009.12Nations Convention Against Corruption, 2003. Undang-undang tersebut disahkanoleh Presiden tanggal 18 April 2006. Ruang lingkup Konvensi ini antara lain,perbuatan-perbuatan yang diklarifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yaitupenyuapan pejabat-pejabat publik nasional, penyuapan pejabat-pejabat asing danpejabat-pejabat organisasi internasional publik.Tindakan lainnya adalah penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lainkekayaan oleh pejabat publik, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan fungsi,memperkaya diri secara tidak sah. Penyuapan disektor swasta, penggelapankekayaan di sektor swasta, pencucian hasil-hasil kejahatan, termasuk juga ruanglingkup Konvensi ini.8Pasal 12 dari Konvensi ini menyebutkan, bahwa masing-masing NegaraAnggota wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasarhukum internalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta,meningkatkan standar-standar akuntansi dan audit pada sektor swasta dan,sebagaimana layaknya, memberikan sanksi-sanksi perdata adminstratif atau pidanayang efektif, proporsional dan bersifat larangan bagi mereka yang tidak mematuhitindakan-tindakan tersebut.Tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan ini dapat mencakup, antara lain :(a) Meningkatkan kerjasama antara instansi-instansi penegakan hukum dan badanbadanswasta yang bersangkutan;(b) Meningkatkan pengembangan standar-standar dan tatacara-tatacara yangdirancang untuk menyelamatkan, integritas badan-badan swasta yangbersangkutan, termasuk kode etik untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan usahadan semua profesi yang bersangkutan secara benar, terhormat dan wajar sertapencegahan benturan-benturan kepentingan, dan untuk peningkatan penggunaanpraktek-praktek komersial yang baik dan dalam hubungan-hubungan kontraktualusaha-usaha dengan Negara;(c) Meningkatkan transparansi diantara badan-badan swasta, termasuk, sebagaimanalayaknya, tindakan-tindakan yang menyangkut identitas badan-badan hukum dan8 United Nations Convention Against Corruption, 2003 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006.13perorangan yang terlibat dalam pembentukan dan pengelolaan badan-badanusaha;(d) Mencegah penyalagunaan tatacara-tatacara yang mengatur badan-badan swasta,termasuk tatacara-tatacara mengenai subsidi dan lisensi yang diberikan olehbadan publik yang berwenang untuk kegiatan-kegiatan komersial;(e) Mencegah benturan-benturan kepentingan dengan mengenakan pembatasanpembatasan,sebagaimana layaknya dan untuk jangka waktu yang wajar, padakegiatan-kegiatan profesional para bekas pejabat publik atau pada penempatanpara pejabat publik oleh sektor swasta setelah pengunduran diri atau peremajaanmereka, dimana kegiatan-kegiatan tersebut berhubungan secara langsung denganfungsi-fungsi yang dipegang atau diawasi oleh para pejabat publik selama masajabatan mereka;(f) Memastikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta, dengan mempertimbangkansusunan dan ukuran mereka, memiliki pengendalian audit internal yang cukupuntuk membantu dalam pencegahan dan deteksi tindakan-tindakan korupsi danbahwa catatan-catatan dan laporan-laporan keuangan yang disyaratkan bagiperusahaan swasta tersebut tunduk pada tatacara audit dan sertifikasi yang tepat.Guna mencegah korupsi, masing-masing Negara Anggota wajib mengambiltindakan-tindakan sedemikian sebagaimana mungkin diperlukan, sesuai denganhukum dan peraturan internalnya mengenai penyimpanan buku-buku dan catatancatatan,pengungkapan-pengungkapan laporan keuangan dan standar-standarakuntansi dan audit, untuk melarang tindakan-tindakan berikut yang dilakukan untuktujuan pelaksanaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sesuai denganKonvensi ini :(a) Penyelenggaraan akuntansi ekstra pembukuan;(b) Penyelenggaraan transaksi-transaksi ekstra pembukuan atau yang tidak cukupjelas;(c) Pencatatan pengeluaran yang tidak nyata;(d) Pemasukan kewajiban-kewajiban dengan identifikasi tujuan yang tidak benar;(e) Penggunaan dokumen-dokumen palsu; dan(f) Perusakan sengaja atas dokumen-dokumen pembukuan terlebih dahulu dari yangdirencanakan oleh undang-undang.14Masing-masing Negara Anggota wajib untuk tidak mengizinkan penguranganpajak atas biaya-biaya yang merupakan korupsi, yang disebut belakangan ini adalahsatu dari unsur utama dari pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan pasal-pasal 15dan 16 Konvensi ini dan, sebagaimana layaknya, pengeluaran-pengeluaran lain yangterhimpun dalam kelanjutan tindakan korup.Selanjutnya pasal 14 Konvensi ini mencantumkan tentanng kewajiban NegaraAnggota untuk mencegah pencucian uang.Berkenanaan dengan ketentuan-ketentuan anti pencucian uang dalam KonvensiPBB ini, saya kira Indonesia sudah melaksanakannya dengan adanya undang-undanganti pencucian uang dan dibentuknya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK).Pasal 15 Konvensi ini mewajibkankan Negara-Negara Anggota untuk membuatperaturan perundang-undangan yang menetapkan pelanggaran pidana, apabiladilakukan dengan sengaja :(a) Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik, secara langsung atautidak langsung, manfaat yang tidak semestinya, untuk pejabat publik sendiri atauorang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalampelakasanaan tugas-tugas resmi mereka;(b) Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidaklangsung, yang tidak semestinya, untuk pejabat publik sendiri atau orang ataubadan lain agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelakasanaantugas-tugas resmi mereka.G. LPS Badan Hukum, Keuangan LPS terpisah dari Keuangan NegaraPasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpanan menyatakan, berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk LembagaPenjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS. Ayat (2) pasal ini menyebutkan,LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum. Kemudian ayat (3)menerangkan, LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabeldalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya ayat (4) menyatakan, LPSbertanggungjawab kepada Presiden.15Pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpananmenyebutkan fungsi LPS adalah:a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; danb. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengankewenangannya.Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpanan menyatakan, dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; danb. melaksanakan penjaminan simpanan.Ayat (2) pasal ini menjelaskan, dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugassebagai berikut:a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memeliharastabilitas sistem perbankan;b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal(bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; danc. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.Pasal 27 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpananmenyebutkan, seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadipenyertaan modal sementara LPS pada bank.Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpanan menyatakan, LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penangananpaling lama 3 (tiga) tahun sejak penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34huruf a. Ayat (2) menentukan, penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkatpengembalian yang optimal bagi LPS. Ayat (3) menerangkan, tingkat pengembalianyang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruhpenempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS. Kemudian ayat (4)menyebutkan, dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 316(tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjangsebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1(satu) tahun. Selanjutnya ayat (5) pasal ini menyatakan, dalam hal tingkatpengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidakdapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud padaayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3)dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.Dapat disimpulkan LPS paling lama 5 (lima) tahun harus melepaskan sahamnyakepada pihak lain atau kepada publik melalui pasar modal.Saya berpendapat modal awal LPS dan kekayaan LPS merupakan asset negara yangdipisahkan (Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentangLembaga Penjamin Simpanan) bukanlah merupakan keuangan negara lagi. Samadengan mendirikan Perseroan Terbatas (P.T.). Kalau saya menyetorkan modalberupa tanah saya yang saya pisahkan dari kekayaan saya, ketika P.T. sudahberstatus Badan Hukum, saya tidak bisa menyatakan tanah tersebut adalah milik sayalagi. Tanah tersebut yang menjadi modal P.T. adalah tanah kekayaan P.T. sebagaiBadan Hukum. Bila P.T. mendapat uang dari hasil usahanya, tidak bisa sayamengatakan uang itu milik saya. Kalau P.T. mendapat keuntungan, baru sayamendapat dividen sebesar proporsi saham saya. Begitu juga LPS yang mendapatpremi dari penjaminan simpanan nasabah pada bank-bank yang ikut serta dalamprogram penjaminan LPS, premi tersebut adalah uang LPS bukan uang negara.Uang negara adalah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh LPS dan bagiansurplus yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pasal 83 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menentukan :(1) Surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional selama 1 (satu) tahundialokasikan sebagai berikut:a. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan tujuan;b. 80% (delapan puluh perseratus) diakumulasikan sebagai cadanganpenjaminan.(2) Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan pada seluruh bank, bagian17surplus sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan NegaraBukan Pajak.H. KesimpulanPenyertaan modal LPS ke dalam Bank Century bukan keuangan negara karena tidakberasal dari APBN, tetapi dari premi yang diterima LPS dalam rangka penjaminansimpanan para nasabah di bank-bank. Kerugian Negara tidak ada. Dalam 5 (lima)tahun LPS harus melepaskan penyertaan modal tersebut. Artinya, saham LPS padaBank Century harus dijual kepada pihak lain atau dapat dijual kepada publik melaluiPasar Modal. Penjualan saham tersebut belum tentu mendatangkan kerugian.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s