BUMN: Entitas Bisnis atau Politik?

Oleh: MIKO KAMAL

[Penulis adalah Kandidat PhD bidang Hukum Bisnis di Macquarie University, Australia]

“… jabatan Ibuk bukan jabatan karir saja ni sekarang ni.
Udah jabatan politis buk karena mitranya orang DPR.
Oleh sebab itu jangan hitam-putih saja melihat sesuatu itu …”
Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM

KUTIPAN pernyataan Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Sutan Bhatoegana, di atas yang disampaikannya di hadapan peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan PT Pertamina, yang beragendakan klarifikasi atas kesalahpahaman Komisi VII dengan jajaran PT Pertamina pada hari Senin tanggal 23 Februari 2009, boleh jadi bukan merupakan pendapat resmi Komisi. Akan tetapi, statemen itu cukup menjadi bukti betapa memang di mata sebagian politisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas politik atau paling tidak entitas bisnis yang dikelola di bawah pengaruh kepentingan politik. Diundang dan diharuskannya PT Pertamina menghadiri RDP di lembaga negara DPR merupakan bukti lainnya.

Hukum BUMN
Undang Undang No. 19 Tahun 2003 adalah dasar hukum keberadaan BUMN di Indonesia. Dalam Undang Undang ini, BUMN dibedakan menjadi tiga jenis, yakni Perusahaan Perseroan, Perusahaan Perseroan Terbuka dan Perusahaan Umum (Perum). BUMN yang berjenis Perseroan, di samping tunduk kepada UU BUMN juga harus mematuhi ketentuan yang ada di dalam UU Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, dan aturan di bawahnya. Sedangkan perusahaan-perusahaan ‘plat merah’ yang berbentuk Perseroan Terbuka, di samping mereka wajib memenuhi amanat kedua Undang Undang tersebut juga harus memperhatikan dan menjalankan segala ketentuan yang tertulis di dalam Undang Undang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995) dan turunannya.

BUMN sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada Pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara yang berkenaan dengan penyertaan modal, Pasal 4 ayat (2) merumuskan bahwa penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.

Pengawasan
Dugaan saya, soal modal itulah yang kemudian menjadi dasar bagi DPR dalam mengawasi langsung BUMN, seperti yang mereka lakukan terhadap PT Pertamina. Logika mereka, karena BUMN mempergunakan dana masyarakat dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, maka DPR sebagai representasi sah dari masyarakat berhak dan berkewajiban melakukan pengawasan atas penggunaan dana masyarakat itu. Sepintas, tidak ada yang salah dengan logika itu. Akan tetapi, kenyataannya Undang Undang telah mereduksi kewenangan pengawasan langsung DPR terhadap BUMN. Hal itu termaktub di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “…untuk selanjutnya penggunaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”. Artinya, pengurus BUMN yang memperdagangkan dana masyarakat harus mempertanggungjawabkannya secara profesional dengan mengedepankan nilai-nilai tatakelola perusahaan yang baik. Kecuali pengurus BUMN yang bersangkutan melanggar hukum semisal undang-undang anti korupsi.

Lalu, secara hukum siapa yang berhak dan berkewajiban mengawasi BUMN. Pada level internal masing-masing BUMN, komisaris (di perusahaan yang berbentuk Perum disebut pengawas) adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh melakukan pengawasan. Sementara dari sudut pengawasan atas modal negara yang ditempatkan di perusahaan, menurut Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003, Kementerian Negara BUMN merupakan institusi yang diberikan tanggung jawab dalam membina dan mengawasi BUMN.

Menurut hukum, DPR tidak memiliki peran langsung dalam mengawasi BUMN. Pemanggilan direksi PT Pertamina dan direksi BUMN lainnya oleh DPR ke dalam forum RDP, dilihat dari sudut struktur ketatanegaraan yang diamanatkan UUD 1945, telah menurunkan jauh derajat lembaga negara itu. Secara hukum, posisi DPR tak seimbang dengan direksi atau komisaris PT Pertamina. Meskipun sesungguhnya DPR berhak memanggil siapa saja dalam menjalankan peran pengawasan. Sewajarnya, untuk mengawasi uang rakyat yang dibisniskan oleh BUMN, DPR cukup memanggil Menteri BUMN sebagai pembantu Presiden yang memanggul langsung beban pembinaan dan pengawasan BUMN. Kemudian, Menteri BUMN-lah yang bertanggung jawab menyampaikan pesan pengawasan DPR kepada direksi atau komisaris/pengawas BUMN.

Entitas Bisnis
Hukum BUMN sebenarnya tegas mengatakan bahwa BUMN adalah entitas bisnis, bukan entitas politik sebagaimana yang tersirat dalam pernyataan Bhatoegana. Hal itu tertera dengan sangat benderang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (b) yang menyatakan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah “mengejar keuntungan”.

Secara filosofis, BUMN lahir sebagai wujud implementasi dari kewajiban negara mempersembahkan kesejahteraan kepada rakyatnya. Membangun struktur perekenomian yang kuat, melalui bisnis yang sehat dan beretika, merupakan salah satu jalan meraih kesejahteraan itu. Karena negara tidak mungkin secara langsung menjalankan aktivitas bisnis, maka BUMN adalah pilihan dengan cara menempatkan modal negara di dalamnya.

Dalam perspektif teori agency, direksi dan komisaris disebut agen dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN adalah prinsipal. Karenanya, adalah tidak tepat dan terlalu berlebihan membebankan beban politik kepada para agen, seperti yang selama ini berlangsung; dalam bahasa Wakil Ketua Komisi VII, seorang direktur utama tidak boleh menjalankan bisnisnya secara hitam-putih.

Agen adalah individu profesional yang dibayar oleh prinsipal untuk mengejar target perusahaan. Dari sudut organisasi bisnis, agen bertugas menyusun strategi produksi, pemasaran dan tugas-tugas teknis lainnya demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Alat ukur akhir dari kesuksesan para agen adalah seberapa besar profit yang dapat mereka persembahkan kepada pemilik perusahaan, yang juga merupakan salah satu faktor pertimbangan bagi prinsipal dalam memberikan reward atau punishment kepada para agen.

Penutup
Banyak mengeluhkan BUMN sebagai ‘sapi perahan’. Salah satu jalan keluar dari itu adalah menjauhkan BUMN dari intervensi politik atau memosisikan BUMN sebagai entitas bisnis yang terbebas dari anasir politik. Semua hukum dan peraturan perundangan yang saya sebut di atas bolehlah dianggap sebagai kemauan politik (political will) pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai entitas bisnis murni. Sekarang, tinggal bagaimana membumikan rumusan elok kemauan politik itu menjadi nyata.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s